Selasa, November 26, 2024
spot_img
BerandaBale JabarSatgas Saber Pungli Bermarkas di Gedung Sate

Satgas Saber Pungli Bermarkas di Gedung Sate

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan saat meresmikan Sekretariat Saber Pungli Jabar, di Gedung B lantai dua Gedung Sate Bandung, Senin (27/3). by Humas Pemprov Jabar
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan saat meresmikan Sekretariat Saber Pungli Jabar, di Gedung B lantai dua Gedung Sate Bandung, Senin (27/3). by Humas Pemprov Jabar

BANDUNG – Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Jawa Barat kini punya kantor sekretariat di Gedung B lantai dua Gedung Sate Bandung. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meresmikan Sekretariat Saber Pungli Jabar yang terbilang cukup representatif tersebut.

“Alhamdulillah, hari ini kita resmikan kantor sekretariat Saber Pungli-nya. Kantornya cukup representatif untuk pertemuan-pertemuan terkait hasil tindakan pungli di lapangan,” ucap Aher usai peresmian, Senin (27/3/17).

Kantor sekretariat Saber Pungli Jabar memiliki beberapa ruangan seperti ruang Pokja Pencegahan, Pokja Yustisi, Pokja Penindakan, Pokja Intelejen dan Posko Satgas. “Kita serius ingin menghilangkan Pungli di Jabar di semua lini karena pungli lah yang membuat masyarakat tidak nyaman,” tandas Aher.

Setelah dibentuk pada November 2016, Aher meyakini Satgas ini mampu untuk makin mendorong komitmen dalam memberantas pungli khususnya di lingkungan aparatur negara, sehingga prinsip good governance, clean governance betul-betul dapat diwujudkan.

“Sudah sekian bulan lalu kita lantik Saber Pungli Jabar dan sudah bekerja, sudah ada tindakan di lapangan, yang jelas kita serius ingin menghilangkan Pungli di Jabar,” ungkap Aher.

Selain itu, Jabar juga telah meluncurkan sejumlah program inovasi yang ditujukan untuk memberantas pungli. Dari beberapa program tersebut bahkan tahun 2016 Jabar sudah ditetapkan sebagai “pilot project” pencegahan korupsi dan pungli untuk 17 provinsi di Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Inovasi tersebut yaitu e-Samsat, cara mudah bayar pajak pada sektor pendapatan. Sistem manajemen Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) pada sektor tunjangan pegawai dan inovasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk sektor perizinan. “Kita ingin menampilkan layanan publik kepada masyarakat yang cepat dan bebas pungli,” tegasnya.

Bahkan, pada tahun 2010, KPK menetapkan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu dari lima provinsi di Indonesia yang tingkat punglinya paling minim. “KPK 2010 lalu pernah merilis lima provinsi di Indonesia yang tingkat punglinya paling minim, salah satunya adalah Jabar. Mudah-mudahan makin lama makin hilang,” ucap Aher.

spot_img
BERITA LAINYA

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img

TERKINI

spot_img