Ridwan Kamil Lebih Baik Fokus ke Pembangunan Jabar Utara dan Selatan
BANDUNG, Balebandung.com – Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ketut Sustiawan meminta agar pemerintahan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum lebih memokuskan perhatian kepada pembangunan di Jabar, terutama di wilayah utara dan selatan.
“Tidak ada urgensinya pemindahan ibu kota provinsi dari Kota Bandung ke wilayah lain di Jawa Barat. Lebih baik fokus kepada pembangunan di Jabar utara dan Jabar selatan,” kata Ketut kepada wartawan di Bandung, Minggu (1/9/19).
Walaupun Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, sempat meluruskan pernyataannya terkait pemindahan ibu kota Jabar, Ketut tetap menegaskan, bahwa wacana itu bukan merupakan prioritas utama saat ini.
Ketut menekankan, wacana penyatuan kantor pemerintahan juga belum diperlukan saat ini. Soalnya hampir seluruh kantor organisasi perangkat daerah (OPD) berada di Kota Bandung. Apalagi di Kota Bandung, jarak satu tempat ke tempat lainnya relatif mudah untuk ditempuh.
“Apalagi sekarang jaman semakin berkembang, teknologi semakin canggih. Koordinasi bisa dilakukan secara jarak jauh. Justru itu malah lebih menghemat dari waktu maupun biaya,” tukas mantan anggota Komisi IX DPR RI ini.
Selain itu, Ketut menilai beban Kota Bandung belum seberat DKI Jakarta, yang selain ibu kota negara juga menjadi pusat perekonomian nasional. Berbicara Bandung menurutnya bukan sekedar Kota Bandung, masih ada Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, juga Kota Cimahi.
“Bebannya tidak seberat Jakarta. Karena di Bandung Raya, baik pusat bisnis maupun wisata, tersebar di masing-masing wilayah. Jadi, tidak ada urgensinya memindahkan ibu kota Jabar dari Kota Bandung,” pungkasnya.
Seperti diberitakan, ada tiga lokasi yang menjadi calon pusat pemerintahan baru di Jabar, yakni Tegalluar (Kabupaten Bandung), Walini (Kabupaten Bandung Barat), dan Kertajati (Kabupaten Majalengka).
Sebelumnya, Emil menjelaskan, jika wacana yang dimaksud adalah pemindahan pusat pemerintahan. Kemungkinan ibu kota Jabar tetap di Bandung. Hanya saja, kantor dinas pemerintahan berada di satu wilayah agar lebih efektif. Pemindahan ini pun masih perlu studi dan kajian mendalam.***