Tia Fitriani, Anggota DPRD Jabar : Pendataan Penerima Bansos Harus Dievaluasi

16/07/2020 bb1

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Tia Fitriani saat Reses lll Tahun Sidang 2019 – 2020 di Desa/Kec Pangalengan Kab Bandung.

PANGALENGAN, Balebandung.com – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Tia Fitriani kerap mensosialisasikan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat setiap melaksanakan reses. Seperti halnya pada agenda Reses lll Tahun Sidang 2019 – 2020 kali ini di mana Tia mengunjungi Desa/Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.

Selebihnya, Ketua Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia DPRD Jabar ini seperti biasa juga menampung berbagai aspirasi dari warga dan pemerintahan desa yang dikunjunginya.

Tia mengungkapkan persoalan pendataan untuk penerima bantuan sosial terdampak Covid-19 mengemuka saat dirinya berkunjung di Desa Pangalengan. Masalahnya hampir sama di tiap desa, mengenai data yang berbeda dari pengajuan sampai pelaksanaannya.

“Dengan carut marutnya pendataan ini, nanti kami akan meminta semua stokholder yang terkait untuk bertemu, seperti sekda, dinsos provinsi maupun kabupaten, Gugus Tugas Covid-19 dan Bulog, untuk menertibkan atau menyingkronkan pendataan terkait bansos tersebut,” ungkap Tia saat bertemu Kepala Desa Pangalengan Agus Supriatna, Jumat (10/7/2020).

Tia mengaku dari jumlah yang sudah diajukan untuk calon penerima bansos tedampak Covid-19 oleh pemerintahan desa, jumlahnya terus berkurang. Ada juga sudah terdata secara resmi sebagai calon penerima bantuan melalui program Sapa Warga, tapi malah tidak menerima bantuan.

“Jadi persoalan pendataan ini harus dievaluasi dari sisi pendataan agar lebih tepat sasaran dan dirasakan langsung manfaatnya bagi masyarakat Jawa Barat, yang memang benar benar membutuhkan,” jelas Tia.

Menurut Ketua Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia ini perlu juga sosialisasi lebih masif dan terbuka oleh pemerintah di semua tingkatan, mengenai beberapa sumber bantuan lain dari pemerintah, agar masyarakat Jabar pun mengetahui bahwa sumber bantuan tidak hanya dari Pemrov Jabar.

“Masih ada beberapa pintu atau pos bantuan baik dari pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota yang memang tidak bersamaan dalam pendistribusiannya, jadi ini harus lebih masif juga disosialisasikan ke masyarakat,” kata Tia.*** [AP]