Selasa, November 26, 2024
spot_img
BerandaBale PolitikBale PolitikBudiana; Majelis Pertimbangan Gubernur Tidak Diperlukan

Budiana; Majelis Pertimbangan Gubernur Tidak Diperlukan

Dekan Fisip Unpas M. Budiana, S.Ip,MS.i

BANDUNG – Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Pasundan (Unpas) Muhammad Budiana, S.Ip,MS.i menilai rencana Gubernur Jawa Barat terpilih Ridwan Kamil yang akan membentuk Majelis Pertimbangan Gubernur sebenarnya tidak diperlukan. Sebab menurut Budiana, akan lebih baik jika Gubernur Jabar yang baru nanti lebih mengoptimalkan para asistennya yang di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

“Majelis Pertimbangan Gubernur itu kan baru rencana, belum tentu juga jadi. Pertanyaannya apakah memang itu diperlukan? Saya sih berpendapat wajar-wajar saja rencana itu, asal jangan terkesan mengada-ada,” kata Budiana kepada Balebandung.com, Rabu (1/8/18).

Budi menjelaskan agar Majelis Pertimbangan Gubernur itu jangan sampai mengakomodir untuk dan atas nama kondusifitas pasca Pilgub Jabar. “Sebab Pilgub Jabar kita kemarin kan sangat kondusif,” kata dia.

Hal terpenting, tandas dia adalah sudah jadi kebiasaan di pemerintahan di mana setiap kepala daerah yang baru itu biasanya visi misinya langsung direduksi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), sertapara asistennya yang resmi di pemerintahan provinsi.

“Jadi menurut saya ya ngga usah dibikin-bikin yang baru. Optimalkan saja perangkat daerah yang ada. Jangan sampai nantinya setiap perencanaan pembangunan itu yang lebih banyak merespon itu yang banyak tidak tahunya dan banyak ngomongnya saja, akhirnya jadi banyak argumen,” tukas Budi.

Ia pun mengkhawatirkan jika anggota Majelis Pertimbangan Gubernur itu nantinya harus dgaji dari APBD, sehingga harus membuat nomenklatur baru semacam staf ahli.

“Jangan sampai debatable, dengan adanya sekda dan para asisten daerah juga toh mereka sudah mumpuni. Mereka profesional dan banyak yang sudah bergelar akademik doktor, tinggal menyesuaikan dan mengakselerasikan saja,” imbuhnya.

Begitu pula Budiana menanggapi soal tim transisi yang menurutnya sudah menjadi hal yang biasa. “Kalau tim transisi itu sudah biasa di saat menjelang pergantian pemerintahan. Mungkin dalam rangka mengakselerasi program yang akan dijalankan. Tapi tetap saja, yang tepat itu sudah serahkan saja ke pasukannya sekda bersama para asisten daerah, saya yakin mereka juga sudah tahu,” kata dia. ***

spot_img
BERITA LAINYA

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img

TERKINI

spot_img