Balebandung.com – Sejumlah pihak menyayangkan dibatalkannya Musyawarah Daerah (Musda) DPD Golkar Kabupaten Bandung, yang rencana digelar 5 Januari 2021.
Seorang aktivis muda yang juga mantan Ketua V DPD KNPI Kabupaten Bandung Indra Gunawan mengatakan, dengan adanya penundaan musda yang berkali-kali terkesan marwah Partai Golkar sedikit meredup.
Bahkan menurut simpatisan Partai Golkar ini, seakan sedang terjadi kudeta kekuasaan atau terjadi oligarki kepemimpinan di tubuh Golkar. Di sisi lain, penundaan musda tersebut setidaknya memberi peluang untuk koordinasi politik, khususnya di elit internal Partai Golkar (PG) Kab. Bandung.
“Ditundanya pelaksanaan musda tersebut, memberi kesempatan untuk para elite politik PG untuk pembelajaran pendidikan politik terhadap para kader binaan PG supaya faham dan kembali siap membawa PG menjadi partai yang dihormati dan disegani di kancah politik Kabupaten Bandung sesuai ghirohnya Partai Golkar,” kata Indra dalam rilisnya, Kamis (7/1/21).
Menurut Indra sudah saatnya PG melakukan revolusi kepemimpinan, sebagai penyegaran dan memberikan kesempatan kepada para kadernya untuk naik kelas ke level yg lebih tinggi. “Sehingga PG ke depan lebih maju dan lebih solid serta kondusif,” imbuhnya.
Menurutnya, demi kemajuan dan menjaga konsolidasi antar lini pengurus Golkar Kabupaten Bandung ia berharap dalam pelaksanaan musda nanti bisa menghasilkan figur Ketua DPD yang kompeten dan jelas secara hirarki kepartaiannya.
“Sehingga ketua terpilih nanti paham apa yang dibutuhkan Partai Golkar untuk Kab. Bandung. Dengan sederet nama-nama elit poltikus PG di Kab. Bandung, rasanya tidak akan sulit memilih ketua ideal secara aklamasi, mengingat Golkar Kab. Bandung sudah matang dalam hal pembinaan kader partainya,” jelasn Indra.
Demi menjaga marwah Golkar Kabupaten Bandung, ia berpandangan, pemilihan ketua harus dapat dihasilkan dari musyawarah mufakat (aklamasi). Hal tersebut supaya menghindari conflict interest antar pengurus.
“Apalagi Golkar Kabupaten Bandung baru saja mengalami kekalahan telak pada Pilkada 2020. Tentunya hal tersebut sudah pasti masih menyisakan nuansa kurang kondusif di internal partai” tambahnya.
Ia berharap Ketua DPD Golkar Kabupaten Bandung terpilih nanti, ke depannya harus memiliki keinginan untuk menjaga marwah tujuan dari kaderisasi partai dengan memberikan hak yang sama sebagai kader partai yang potensial.
Lebih dari itu sosok ketua harus mampu memajukan dan tetap menjaga ghiroh pengurus PG melalui pembinaan serta memberikan pendampingan pendidikan politik terhadap kader partai. Yang paling lebih utama adalah memperhatikan peran dan fungsi Kepengurusan hingga ke tingkat pengurus desa, bahkan kalau bisa hingga ke tingkat RT/RW.
Hal itu, setidaknya pernah dilakukan oleh pendahulu Partai Golkar di era kejayaanya dulu, dan jangan sampai ada lagi kader kartai yang potensial kabur ke partai lain dan hasil binaan partai akhirnya dinikmati oleh orang lain.
“Marwah Golkar harus tetap dijaga. Melalui afektabilitas serta elektabilitas ketua DPD terpilih nanti,” tandasnya. Ia menambahkan, sebagai langkah dan sikap awal dalam rencana musda dan penentuan calon ketua DPD Golkar periode 2021-2025 harusnya sudah diputuskan.
Indra menyebut banyak pilihan di Golkar saat ini ada H. Anang Susanto, H. Lili Asju, H. Deding Ishak yang sudah malang melintang di Golkar bahkan merasakan atmosfer pertarungan politik nasional, atau bahkan di lokalan pun ada nama Hj. Emma, H. Sugih dan nama-nama lainya yang bisa dijadikan opsi untuk bisa memberikan motivasi dalam menjaga kebesaran Partai Golkar di Kabupaten Bandung.
“Sebab, saya pribadi percaya mereka sudah memiliki aksesbilitas dan elektabilitas yang cukup.Intinya untuk menjadi Ketua itu harus memiliki PDLT (Pengabdian, Dedikasi, Loyalitas dan Tanggung Jawab) yang tinggi terhadap partai,” jelasnya.
Indra menegaskan, keputusan pengurus Golkar yang memiliki hak suara dalam musda nanti, harus mampu bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan atas keputusannya dalam menentukan dukungan yang diambil baik atas dasar rapat pleno pengurus maupun dari hasil kajian yang harus obyektif. Jangan sekali-kali melibatkan subjektivitas terhadap pilihan yang akan diberikan nanti, karena ini untuk masa depan partai itu sendiri.
Indra berharap rekomendasi dan dukungan dapat diberikan kepada calon ketua DPD yang memiliki tujuan yang sama dengan para pengurus, khususnya dalam menjaga kebesaran partai Golkar Kabupaten Bandung. “Intinya yang mampu memperhatikan pengurus partai hingga ke tingkat pengurus desa bahkan ke tingkat RT/RW,” tandas Indra.***