BANDUNG – Sebanyak 4.505 Anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari seluruh Indonesia menghadiri pengarahan yang diberikan Presiden RI Joko Widodo di Kota Bandung, Selasa (17/7/18).
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan turut hadir mendampingi Presiden dalam acara yang digelar di Hanggar KFX/IFX Kementerian Pertahanan RI di kawasan PT Dirgantara Indonesia, Komplek Lanud Husein Sastranegara Kota Bandung.
Sebagai Panglima Tertinggi TNI, Presiden mengapresiasi kinerja Babinsa. Terutama terkait pelaksanaan Pilkada Serentak yang berjalan aman dan tertib di 171 daerah pada 27 Juni 2018.
“Apresiasi saya atas pengabdian, dedikasi, kerja keras bersama dengan anggota Polri menjalankan tugas negara menjaga keamanan, ketertiban, dan terutama dalam mengamankan jalannya Pilkada beberapa waktu lalu. Ini berkat kerja keras saudara-saudara semua,” ujar Presiden dalam arahannya.
Presiden menekankan bahwa tantangan bangsa ini ke depan akan makin besar dan sulit. Permasalah kemiskinan, kesenjangan, infrastruktur wilayah adalah beberapa hal yang perlu ada perbaikan. Presiden meminta kerja keras dan kontribusi para anggota Babinsa.
“Kerja keras saudara semua (para anggota Babinsa) terutama menjaga kestabilan politik dan keamanan diperlukan bagi lancarnya pembangunan di negara kita,” kata Jokowi.
Selain itu, Presiden meminta kemampuan Babinsa terus ditingkatkan. Kemampuan teritorial harus terus diperbaiki, hal lainnya kemampuan temu cepat, lapor cepat, menajemen, dan kemampuan penguasaaan wilayah secara detail.
“Kemampuan perlawaanan rakyat. Bagaimana meningkatkan kemampuan rakyat dalam menghadapi ancaman, pembinaan (masyarakat) dalam kemampuan bela negara oleh rakyat,” tandasnya.
Terkait paham terorisme dan radikalisme yang berkembang hampir di semua negara, Presiden juga berpesan agar Babinsa bisa memahami penyimpangan ideologi ini agar tidak berkembang di negara kita. Hal itu menyebabkan keresahan di masyarakat. Saat ini ancaman tidak hanya berupa fisik, tapi juga ideologi.
“Inilah tugas-tugas saudara semua harus kita mengerti bahwa ancaman itu sekarang bukan cuma berupa fisik, ideologi-ideologi seperti itu mengancam hampir semua negara, termasuk negara kita, Indonesia,” kata Presiden.
Oleh sebab itu, Babinsa perlu memiliki kemampuan komunikasi sosial. Bergaul dengan semua elemen masyarakat dan sesama aparat, karena soliditas antara TNI dan Polri menjadi kunci stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat.
Presiden menambahkan bahwa saat ini kita dihadapkan pada kecepatan perubahan yang amat sangat cepat. Menurut McCansy Global Institue, Revolusi Industri 4.0 kecepatannya tiga ribu kali lebih cepat dari Revolusi Industri 1.0.
“Artinya apa? Ke depan ini akan ada perubahan yang sangat cepat sekali, hitungannya bisa hari, minggu, bulan, atau cepat sekali. Tentu saja perubahan seperti ini juga akan mengubah bidang ekonomi, sosial, semua bidang,” terang Presiden.
“Oleh sebab itu, kita jangan salah mengantisipasi, harus siap — terutama sekali lagi Babinsa berada di barisan paling depan dalam mengantisipasi ini (perubahan),” imbuhnya.
Hal lain yang ditekankan Presiden, yaitu netralitas TNI dan Polri. Babinsa diminta bersikap netral. Politik TNI adalah politik negara bukan politik praktis, artinya harus bisa dipastikan proses demokrasi berjalan lancar, aman, dan damai.
“Netralitas TNI dan Polri perlu di kedepankan agar lebih mudah merangkul setiap elemen masyarakat dan menciptakan kerjasama dalam menjaga situasi agar tetap kondusif,” papar Presiden.
“Dengan begitu masyarakat akan yakin bahwa TNI dan Polri profesional dalam menjalankan tugasnya. Terlebih kepercayaan masyarakat terhadap TNI saat ini berada pada posisi paling tinggi,” pungkasnya.
Babinsa Naik Tunjangan
Presiden Jokowi menaruh perhatian besar terkait profesionalisme dan kesejahteraan anggota Babinsa. Untuk itu, dalam pengarahan ini Presiden mengaku dirinya menginstruksikan Menteri Keuangan untuk menaikkan tunjangan kinerja Babinsa setahun lalu. Mulai Juli ini tunjangan Anggota Babinsa di seluruh Indonesia pun dinaikkan.
Anggota Babinsa Tipe A mendapat tunjangan dari Rp 104.000 per bulan menjadi Rp 900.000 per bulan. Sementara Aggota Babinsa Tipe B dari Rp 440.000 per bulan menjadi Rp 1.200.000 per bulan.
“Setahun lalu saya perintahkan kepada Menteri Keuangan untuk memisahkan anggaran untuk menaikkan kinerja Babinsa,” kata Presiden.
“Tujuannya karena saya tahu Babinsa menjadi ujung tombak dan posisi terdepan dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan ikut menjaga ketertiban di desa-desa, yang kita tahu semuanya dan kita sadar bahwa negara ini adalah negara yang sangat besar,” lanjutnya.
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan, total ada sebanyak 60.239 Anggota Babinsa di seluruh Indonesia. Sementara Babinsa yang hadir dalam pengarahan ini sebangak 4.505 anggota, terdiri dari 4.335 anggota Babinsa dari Wilayah Kodam III/Siliwangi dan 70 anggota lainnya berasal dari 14 Kodam dari seluruh Tanah Air.