SOREANG – Sebagai upaya mengurangi pengangguran, Pemerintah Kabupaten Bandung bekerja sama dengan 56 perusahaan membuka 7.000 lowongan kerja (Loker). Loker dibuka selama 3 hari di ajang Job Fair 2017 mulai 12-14 Desember 2017 di Lapang Upakarti Soreang, Selasa (12/12/17).
Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, SH.,S.Ip.,M.Ip mengungkapkan selain membuka loker, upaya tersebut mencakup peningkatan kapasitas tenaga kerja, perlindungan dan kebijakan, serta menjalin kerjasama dengan swasta untuk bersama mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung.
“Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Barat, angka pengangguran di Kabupaten Bandung mengalami penurunan yakni dari 4,03% tahun 2016 menjadi 3,92% pada tahun 2017. Upaya ini tentu saja harus menghasilkan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat,” ungkap Bupati.
Pada kesempatan itu Bupati melarang warga Kabupaten Bandung bekerja di luar negeri tanpa memiliki kemampuan. Menurutnya, semua pencari kerja yang ingin bekerja di luar negeri harus diberikan pelatihan tertentu sebelum berangkat, yang bisa dijadikan modal menjadi pekerja.
“Tidak boleh ada lagi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) asal Kabupaten Bandung yang diberangkatkan ke luar negeri, untuk menjadi petani atau pembantu. Semua harus dibekali kemampuan dan keterampilan khusus. Di Kabupaten Bandung sudah dibangun Balai Latihan Kerja yakni di Kecamatan Baleendah, sebagai sarana penunjang pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi,” tandasnya.
Dadang menambahkan, ada juga pelatihan berbasis kewirausahaan melalui bimbingan teknologi tepat guna, pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berbasis masyarakat, serta kegiatan bersama pendidikan pelatihan dengan metode 3 in 1 (pelatihan pemagangan dan penempatan).
“Upaya lain juga kita lakukan bersama dengan pemerintah Korea Selatan di bidang ketenagakerjaan sejak tahun 2012. Lebih dari 300 orang calon tenaga kerja dari Kabupaten Bandung telah bekerja di Korea Selatan. Sebelum diberangkatkan ke Korea Selatan pemerintah juga memberikan fasilitas calon tenaga kerja dengan pelatihan bahasa Korea,” terangnya.
Lebih lanjut bupati menjelaskan, tujuan Job Fair yang dilakukan pemerintah tersebut merupakan bagian dari pelayanan publik dalam rangka memfasilitasi para pencari kerja.
“Saat ini koordinasi dengan para perusahaan sangat baik, sehingga mereka berkenan membuka informasi lokernya, kemudian Disnaker membuka bursa kerja ini,” terangnya.
Bupati juga mendorong masyarakat untuk lebih berinovasi membudayakan entrepreneurship. Karena untuk meningkatkan perekonomian menurutnya menjadi wirausaha juga bisa jadi solusi.
“Saya dorong masyarakat untuk berwirausaha, jangan jadi pekerja saja, tapi ciptakanlah peluang kita sendiri. Juga untuk perusahaan yang beroperasi, seperti produk makanan atau herbal, agar bahan bakunya melibatkan hasil pertanian dan potensi dari Kabupaten Bandung. Hal ini perlu diupayakan, juga untuk menyokong pergerakan ekonomi petani agar lebih meningkat,” harapnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Drs. H. Rukmana.,M.Si menambahkan, lowongan pekerjaan yang tersedia, diperuntukan dari berbagai latar belakang pendidikan.
“Kegiatan Job Fair dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Bandung yang mencapai 50-60 ribu orang atau 3.92 persen dari total penduduk Kabupaten Bandung,” sebut Uu, sapaan Rukmana. Dia menegaskan kegiatan Job Fair tidak dipungut biaya.
Terkait dengan serapan tenaga kerja dari Job Fair tahun 2016, Uu menyebut kurang lebih 50% atau di atas 3.000 orang sudah terserap pada 7.000 loker yang disediakan.
“Siapa saja bebas datang, yang diutamakan berdomisili di Kabupaten Bandung. Untuk syarat standar, hanya berkas fotocopy KTP, fotocopy ijazah, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), dan kartu kuning,” urainya.
Kepala Bidang Penempatan Kerja Disnaker D.A Hidayat mengatakan, Job Fair untuk 7.000 pencari kerja, diikuti 56 perusahaan yang terdiri dari 18 perusahaan tekstil dan bidang garmen 6 perusahaan.
“Selain itu diikuti juga bidang industri 8 perusahaan, kemudian 6 perusahaan makanan, 1 perusahaan ritel, 9 perusahaan jasa keuangan dan 6 jasa tenaga kerja serta 2 Lembaga Pelatihan Kerja,” tuturnya.