SOLOKANJERUK,balebandung.com – Ketua Fraksi PKB DPR RI H. Cucun Ahmad Syamsurijal akan terus menyuarakan kenaikan anggaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mencapai 100 persen dari semula Rp 20 juta menjadi Rp 40 juta per keluarga penerima manfaat (KPM) pada anggaran 2024 mendatang.
Dengan harapan program BSPS yang digulirkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI dengan anggaran dari APBN itu betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh KPM. Selain itu, dalam penyalurannya tepat sasaran.
“Semula program BSPS itu sebesar Rp 20 juta per unit atau KPM. Jika melihat indeks kemahalan kontruksi (IKK) dan inflasi tinggi, uang sebesar Rp 20 juta itu sudah tak sesuai atau sudah tak layak lagi. Karena melihat perkembangan harga-harga material rumah yang terus mengalami kenaikan, dan disesuaikan dengan kebutuhan HOK (Hari Orang Kerja), kita akan menyuarakan terus kenaikan anggaran pada program BSPS sebesar Rp 40 juta pada 2024 mendatang. Karena untuk anggaran program BSPS tahun 2023 sudah diputus pada 1 Oktober 2022 lalu,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal kepada wartawan di sela-sela kegiatan The Color Run Soljer Ceria 2022, Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Minggu (20/11/2022).
Cucun yang merupakan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI menjelaskan, bahwa pada tahun 2021, pihaknya sudah menggulirkan program BSPS sebanyak 1.650 unit di daerah pemilihannya (Kab. Bandung dan Bandung Barat). Kemudian tahun 2022 sebanyak 2.150 unit, dan tahun 2023 sebanyak 3000 unit.
“Program BSPS ini dalam rangka membantu menanggulangi atau mencegah stunting. Karena indikatornya, untuk menangani stunting itu adalah rumah layak huni,” kata Cucun.
Ia pun menilai di Kabupaten Bandung itu ada kemiskinan ekstrem. Untuk itu, Bupati Bandung HM Dadang Supriatna salah satu program adalah menangani rumah-rumah yang tidak layak huni.
Oleh karena itu, imbuh Cucun, pihaknya menggulirkan program BSPS di Kabupaten Bandung. “Mengingat salah satu indikator untuk menurunkan stunting adalah rumah layak huni,” katanya.
Cucun berharap pemerintahan yang ada di tingkat RW itu, untuk menunjukkan negara hadir di tengah-tengah masyarakat, dalam proses pendataan penerima program BSPS harus tepat sasaran.
“Dari mulai tingkat desa dan pemerintahan kabupaten, saya sempat menyampaikan, baik yang mendukung atau tidak mendukung secara politik, tetap harus mendapatkan bantuan. Kita harus melepaskan kepentingan politik, yang penting negara hadir di tengah-tengah masyarakat,” tuturnya.
Cucun yang memimpin Badan Anggaran di Jakarta, tentunya membutuhkan data sebagai sasaran penerima program BSPS tersebut. “Berbagai efek dari data yang tidak valid, untuk itu kita butuh satu data Indonesia yang betul-betul menjadi sasaran penerima program BSPS, selain sasaran dari sisi ekonomi, sosial, termasuk kapasitas kepala keluarga dan basis daerah seperti apa. Termasuk kondisi rumah, penghasilannya, data itu yang kita butuhkan untuk menyalurkan program BSPS tersebut,” ungkapnya.
Cucun mencotohkan misalnya, setiap tahun menerima 200.000 unit subsidi rumah dari bantuan tersebut. “Kita ingin yang betul-betul layak menerima. Kenyataan setelah koordinasi dengan kepala desa dan struktur saya di lapangan, masih ada warga yang seharusnya menerima, ini tidak menerima. Sehingga perlu ada pengawasan dari teman-teman media juga. Apalagi nanti ada 3.000 unit rumah yang akan mendapatkan bantuan,” ujarnya.
Ia juga sempat menyampaikan kepada strukturnya maupun kepala desa tidak boleh sedikit pun memungut dari program BSPS tersebut. Karena uang Rp 20 juta per KPM itu tidak akan cukup. Menurutnya jika masih ada yang memungut itu tak punya hati nurani.
“Saya juga sempat menyampaikan beberapa kali dalam rapat Badan Anggaran, indeks kemahalan kontruksi terus bergeser karena inflasi. Semen mahal dan semua material mahal semua. Sehingga uang Rp 20 juta tak cukup, akhirnya mangkrak karena uang tak cukup. Terkadang masyarakat juga tak konsisten, yang Rp 20 juta itu untuk renovasi saja. Tapi akhirnya ada yang didak, dilantai, akhirnya tak selesai pembangunan rumahnya. Tapi, kalau mereka mampu tak masalah,” jelasnya.
Cucun menegaskan, salah satu indikator penerima program BSPS itu adalah yang layak. Ia juga tak melihat, apakah itu pemilih PKB atau bukan.
“Kita ingin hadir sebagai wakil rakyat, dan minta data ke kepala desa untuk sasaran penerima BSPS. Dan saya tak kenal dengan mereka. Tetapi mereka juga harus tahu juga, bahwa ini sebagai sumpah jabatan saya untuk memperjuangkan aspirasi,” katanya.
Ia mengungkapkan saat melakukan evaluasi dan pengontrolan di lapangan, ternyata ada seorang RW yang menerima, dan terlihat masih mampu. “Padahal dibandingkan dengan di samping rumahnya, itu yang harus dibantu. Saya sempat mengelus dada, yang seharusnya layak untuk dibantu, ternyata tidak menerima bantuan BSPS,” katanya.
Menurutnya, program BSPS tersebut betul-betul menjadi andalan, dalam membantu masyarakat. Apalagi, target Presiden Joko Widodo dengan sasaran 1,5 juta warga mendapatkan rumah layak huni. “Sampai sekarang targetnya belum tercapai,” katanya.
Terkait dengan BSPS itu, imbuh Cucun, akan berlanjut terus untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Menurutnya, untuk pengawasan itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menujuk satu pendamping untuk di dua desa.
“Pendampingnya itu yang punya basic teknik sipil. Kadang penerima ini tak tahu, belanja material seperti apa, walau uangnya ditransfer ke rekening penerima. Jangan sampai ada kongkalingkong dengan penyedia material, sehingga saya berterima kasih kepada teman-teman media yang ikut mengawasi ini,” katanya.
Cucun memberikan program itu setiap desanya sebanyak 20 unit, dengan harapan pemerintah desa bisa membantu masyarakat penerima bantuan.***
