Guru Besar Unpad : Pemerintah Pusat Harus Tegaskan Pembubaran FPI Hingga ke Daerah

oleh -29 Dilihat
oleh
Guru Besar Unpad Bidang Keamanan Dalam Negeri, Prof Muradi (kiri) saat diskusi "Refleksi 2020 dan Outlook 2021, di Bandung, Kamis (31/12/20). by bbcom
Guru Besar Unpad Bidang Keamanan Dalam Negeri, Prof Muradi (kiri) saat diskusi “Refleksi 2020 dan Outlook 2021, di Bandung, Kamis (31/12/20). by bbcom

BANDUNG, Balebandung.com – Pemerintah resmi membubarkan Front Pembela Islam (FPI). Menkopolhukam Mahfud MD mengumumkan pembubaran FPI, Rabu (30/12/20).

Guru Besar Unpad Bidang Keamanan Dalam Negeri, Prof Muradi menilai pembubaran FPI, lebih karena banyak pembonceng gelap.

“Kenapa FPI dibubarkan karena banyak pembonceng gelap. Kalau menjadi oposisi sih gak masalah. Tapi FPI ini membonceng mereka yang memiliki isu yang mengarah kepada melawan negara,” ungkap Prof Muradi di sela kegiatan diskusi “Refleksi 2020 dan Outlook 2021, di Bandung, Kamis (31/12/20)

Sebenarnya, kata Muradi, pembubaran ini dari tahun 2019 sudah definitif dan sudah mau dibubarkan. Hanya saja belum ada penegasan.

“Pak Mahfud MD itu mengatakan pembubaran tersebut cuman penegasan saja. Tinggal masalahnya FPI kan hanya wadah, mau kemana orangnya. Karena sama seperti HTI dibubarkan kan kemana-mana,” jelasnya.

Prof Muradi menambahkan, Pasca dibubarkan FPI, harus ada langkah yang lebih sistematis dari pemerintah, agar ruang gerak FPI tidak meluas.

“Setelah dibubarkan mau dikemanakan. Bahkan bukan hanya wadah, tapi harus ada langkah untuk menghilangkan karakteristik radikal atau abai menganggap pemerintah tidak ada,” jelasnya.

Dalam pembubaran FPI, menurutnya harus ada di munculkan surat dari Menteri Dalam Negeri sebagai pembina ormas di daerah, lalu surat dari Mendagri dikirim kepada kepala daerah supaya meminta Polri dan TNI memperkuat.

“Langkah ke daerah ini perlu, karena legalnya kan sudah ada. Tinggal bagaimana menjalankan fungsi instrumen pemerintah di daerah,” paparnya.

Prof Muradi mengungkapkan FPI masih ada langkah legal yang lain seperti banding. “Tapi saya kira dengan beebagai data yang dimiliki pemerintah memang bandung itu butuh effort yang luar biasa,” tukasnya.

“Bahwa poin pentingnya pemerintah harus bisa serius jangan sampai kuat di level pusat di daerahnya nggak jalan,” imbuh Muradi.***

Baca Juga  Jabar Pertahankan Nilai 'A' untuk Akuntabilitas Kinerja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.