SUMURBANDUNG – Kedaulatan pangan tidak akan bisa terwujud bila tidak ada ketahanan pertanian dan kelautan. Ketahanan tersebut tidak akan terjadi pula manakala petani dan nelayan tidak mendapatkan hak kesejahteraannya.
Oleh karena itulah, agar mereka bisa tetap mensuplai kebutuhan pangan untuk masyarakat Indonesia diperlukan perhatian khusus dari pemerintah terhadap nasib mereka. Seperti meningkatkan penghasilannya hingga mencapai angka Rp 3,5 Juta – Rp 4 Juta perbulannya sama dengan penghasilan di sektor-sektor industri.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan petani dan nelayan merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional. Karena itu perannya perlu ditingkatkan sebab akan berdampak pada naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mereka.
“Caranya yaitu pertama mereka harus punya akses lahan yang baik. Jadi lahan-lahan milik negara yang HGU-nya tidak digunakan, akan lebih baik bila diberikan kepada masyarakat petani melalui redistribusi atau reforma agraria oleh Kementerian ATR demi kedaulatan pangan ke depan,” terang Aher saat memberi sambutan pada diskusi publik Pemberdayaan Petani dan Nelayan untuk Kedaulatan Pangan di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, Senin (16/5/16).
Yang kedua, lanjut Aher, perlu adanya subsidi hulu kepada para petani. Subsidi ini bisa pada hasil-hasil pertanian, subsidi pupuk, bibit atau benih. “Saya kira ini bagus untuk ketahanan pangan, masyarakat akan merasa nyaman bila mereka dapat subsidi hulu. Walaupun subsidi energi ditiadakan karena bukan urusan pokok, tapi kalau subsidi pangan dinaikkan maka pangan akan terjaga,” jelasnya.
Selain subsidi, akses para petani dan nelayan terhadap perbankan harus dipermudah dan diperluas karena masyarakat petani tidak mungkin mau mengakses perbankan bila Bank mematok suku bunga yang tinggi.
Aher menggambarkan, di negara Vietnam saja ada bank yang secara khusus menangani pertanian secara umum seperti perikanan, peternakan dan kelautan. Aher bilang para petani di sana dengan mudah mengakses perbankan dengan suku bunga yang rendah sehingga kesejahteraannya terjamin dan ketahanan pangan terjaga. Karenanya, Aher berencana akan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar dibentuk bank yang khusus menangani pertanian secara luas.
“Itu bagus kalau di kita ada bank pertanian yang meliputi kelautan, perikanan dan peternakan, saya akan usulkan kepada regulator di pemerintah pusat untuk mulai mengkaji dan mendalami hadirnya bank pertanian di Indonesia,” cetusnya.
Semua itu harus dilakukan demi membela para petani. Sebab bila petani dibela, kata Aher, sama dengan membela kebanyakan masyarakat kita. “Menyelesaikan kelompok paling besar bangsa ini yaitu petani dan nelayan yang berkisar 40% dari penduduk Indonesia, mereka akan sejahtera, kemiskinan akan berkurang” tambah Aher.
Di Jawa Barat sendiri 80% pertaniannya ada di kawasan utara, 20%-nya di kawasan selatan. Namun justru indeks panen di kawasan selatan lebih tinggi yaitu 2,8 kali pertahun hampir mendekati nilai ideal panen yaitu 3 kali pertahun. Sementara di kawasan utara 80% lahan pertanian yang diairi oleh Waduk Jatiluhur saja yaitu seluas 420 ribu hektar indeks panennya baru di angka 1,8 kali pertahun.
Untuk mencapai angka panen ideal demi terjaganya ketahanan pangan, intensifikasi perbaikan irigasi akan dilakukan oleh Pemprov Jabar. Aher menjelaskan, intensifikasi perbaikan irigasi primer, sekunder dan tersier secara merata di setiap daerah kemudian diperkuat dengan regulasi, maka dengan cara seperti itu indeks pertanian di semua kawasan di Jabar akan merata yaitu mencapai angka 3 kali pertahun yang secara otomatis akan menjaga dan bahkan meningkatkan kedaulatan pangan di Jabar dan Indonesia pada umumnya.
“Ke depan, untuk meningkatkan produksi pertanian di Jawa Barat akan diintensifkan perbaikan irigasi secara bersamaan dan merata di seluruh kawasan dan ditambah dengan SK (Surat Keputusan) kalau perlu SK Presiden agar tidak ada gangguan, dengan cara seperti itu, maka akan meningkatkan hasil panen kita,” ungkap Aher.
Langkah intensifitas yang kedua, imbuh Aher, yaitu dengan memperluas lahan persawahan, khususnya di kawasan selatan Jabar yang ribuan hektar lahannya masih bisa dikonversi menjadi lahan persawahan. “Insya Allah tahun ini kita bahkan Bappenas pun sudah menaruh perhatian khusus akan menambah lahan pertanian di kawasan selatan karena bagaimanapun keahlian pertanian itu ada di Jawa Barat. Kalaupun lahannya di luar Jawa Barat, boleh jadi petaninya adalah orang Jawa Barat,” ungkapnya.
Keberpihakan kepada petani seperti inilah yang dilakukan Gubernur Aher untuk menjaga dan meningkatkan kedaulatan pangan di Jabar dan Indonesia pada umumnya.
