BANDUNG – Setelah berhasil menjuarai penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), kini Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menargetkan untuk mendapatkan penilaian “sangat tinggi” dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
“Kita bisa SAKIP. Kita juga bisa LPPD. Dan saya untuk urusan ini akan turun langsung,” ungkap Ridwan dalam arahannya saat menerima tim review LPPD di Auditorium Balai Kota Bandung, Jumat (27/5/16).
Ridwan menyatakan akan memeriksa perkembangan laporan secara berkala kepada para asistennya. Ia menginstruksikan agar para pimpinan SKPD serius dalam mengerjakan LPPD ini. “LPPD ini serius dan menjadi rapot kondite kepala SKPD,” ujar Ridwan.
Ridwan mengungkapkan bahwa masalah yang dihadapi Kota Bandung adalah kedisiplinan. “Masalahnya hanya disiplin. Disiplin mengisi dan disiplin memberikan bukti,” terangnya. Sebab Ridwan yakin secara kasat mata perubahan kinerja aparatur pemerintahan di lingkungan Pemkot Bandung sudah meningkat secara signifikan.
Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama, Mohammad Taufik Budi Santoso. Menurutnya, Kota Bandung seharusnya bisa mendapatkan nilai yang sangat tinggi dilihat dari kinerja Pemkot Bandung yang telah melampaui indikator minimal dalam LPPD. “Permasalahan yang biasa terjadi dalam penyusunan laporan adalah interpretasi terhadap indikator,” ungkap Taufik.
Terdapat 853 indikator penilaian yang harus diisi oleh Pemkot Bandung. Dari jumlah tersebut, terdapat 39 indikator yang turut menyumbang terhadap penilaian LPPD di tingkat provinsi yang disebut dengan indikator agregasi.
Saat ini, Kota Bandung masih harus mengejar ketertinggalan dengan kota-kota lain, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Peringkat 10 besar LPPD masih didominasi oleh kota-kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Sejalan dengan target Provinsi Jawa Barat untuk tetap berada di peringkat 3 besar, Kota Bandung bertekad untuk mendapatkan nilai “sangat tinggi” LPPD di tingkat nasional.