Selasa, November 26, 2024
spot_img
BerandaBale BandungTingkatkan Pelayanan, Bupati Bandung Launching Pelayanan SKTM Online

Tingkatkan Pelayanan, Bupati Bandung Launching Pelayanan SKTM Online

SOREANG,balebandung.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Dinas Sosial melaksanakan launching program bantuan sosial dan pelayanan SKTM Online di Gedung SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (9/9/2022).

Launching pun dilaksanakan oleh Bupati Bandung HM Dadang Supriatna didampingi istrinya, Hj. Emma Dety Dadang Supriatna, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Indra Respati.

Pada kesempatan itu, Bupati Bandung juga turut menyerahkan bantuan sosial kepada sejumlah sasaran penerima bantuan tersebut, di antaranya untuk korban kebakaran, kelompok usaha bersama, Kartu Indonesia Sehat (KIS), insentif untuk Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), insentif untuk koordinator Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, selain hibah untuk karang taruna Kabupaten Bandung.
Bupati Dadang Supriatna mengatakan, launching bantuan sosial dan pelayanan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) Online, yang mana SKTM Online ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

“Yang tadinya secara langsung datang ke Dinas Sosial Kabupaten Bandung di Soreang, saat ini tidak usah datang ke Dinas Sosial, cukup dibantu melalui desa masing-masing di 270 desa dan 10 kelurahan di Kabupaten Bandung. Nantinya ada petugas di desa maupun kelurahan yang pada akhirnya tidak ada keterlambatan dalam pelayanan, sehingga masyarakat bisa melakukan langkah-langkah cepat atau suatu rencana, di antaranya untuk berobat,” tutur Dadang Supriatna kepada wartawan usai melaksanakan launching bantuan sosial dan SKTM Online.

Bupati Bandung mengungkapkan, SKTM ini dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka, yaitu bagi masyarakat yang belum mempunyai KIS (Kartu Indonesia atau BPJS.

“Terutama warga masyarakat yang tergolong lemah, sehingga kita di sini menyediakan SKTM Online,” katanya.

Pemkab Bandung, imbuh Dadang Supriatna, turut memberikan bantuan sosial kepada sejumlah penerima manfaat. “Dasarnya adalah mulai dari musrenbang, dan juga dari beberapa e-pokir dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang pada akhirnya menjadikan sebuah bantuan secara langsung diberikan semua melalui rekening masing-masing, dan tidak berupa tunai,” katanya.

Tidak berupa tunai, kata dia, kenapa? Karena menjaga hal yang tidak diharapkan. Selanjutnya dalam menyikapi inflasi saat ini, dan saat ini negara lagi kondisi inflasi, kata Dadang Supriatna, pihaknya sudah mempersiapkan program-program yang berpihak kepada masyarakat. Di antaranya, kelompok usaha bersama (Kube), salah satu program yang rutin dilaksanakan dan tentunya sangat membantu masyarakat.

“Dan ada beberapa pegiat sosial di lapangan, baik PKH desa, PKH kecamatan, dan juga PSM, Puskesos, juga kita berikan perhatian berupa bantuan insentif. Sehingga dalam pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mendata dan nanti tidak ada lagi kesalahan,” katanya.

Saat ini, katanya, pihaknya sedang mempersiapkan sistem dasboard, sehingga bisa melaksanakan zoom untuk mengetahui berapa jumlah masyarakat miskin di masing-masing desa di Kabupaten Bandung.

“Ini kita bisa melihat secara lengkap. Insya Allah secara lengkap kita akan selesai akhir Desember 2022. Saya berharap kedepan tidak ada lagi kesenjangan sosial, tidak ada lagi salah sasaran dalam pemberian bantuan sosial,” jelasnya.

Bupati Bandung pun menjelaskan, bahwa bantuan langsung tunai (BLT), yang disalurkan melalui Kantor Pos Indonesia sudah berjalan, pasca kenaikan Bahan Bakar Minyak secara nasional.

“Tentu, kami sifatnya pemantauan. Untuk bisa melancarkan program tersebut dari Presiden. Tapi dalam hal pendataan dan pengawalan dari Puskesos, dan yang lainnya mengawal. Saya sudah instruksikan kepada para camat untuk bisa mensukseskan program-program dari pemerintah pusat, provinsi, dan juga APBD Kabupaten Bandung yang pada akhirnya sesuai dengan peruntukan dan tidak salah sasaran,” katanya.

Ia juga menjelaskan, bahwa di Kabupaten Bandung sebanyak 130.000 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). “Saat ini memang kami lagi mendata, berapa sebenarnya yang harus mendapatkan bantuan. Tapi karena program ini sudah dikelola, dan semuanya sudah terdata, kami hanya pengawasan karena masing-maisng program ada petugas yang ditugaskan tentunya untuk bisa memberikan informasi seakurat mungkin,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Indra Respati mengatakan, bahwa Dinas Sosial berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, di antaranya membantu dalam kesejahteraan sosial.
“Dinas Sosial berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan,” katanya.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau pelayanan kesejahteraan sosial, kata Indra, maka Dinas Sosial melaksanakan launching bantuan sosial dan pelayanan SKTM online untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ia mengungkapkan, bahwa Dinas Sosial telah memfasilitasi kebutuhan masyarakat berupa bantuan usaha ekonomi produktif, kelompok usaha bersama, jenis warungan, olahan pangan, ternak domba, usaha dagang beras, mesin jahit, serta banyak lagi bantuan lainnya yang diserahkan kepada masyarakat sebagai sasaran penerima bantuan. “Bantuan itu bersumber dari APBD 2022,” katanya. ***

spot_img
BERITA LAINYA

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img

TERKINI

spot_img